TRIBUNJOGJA.COM – Harga tanah di Yogyakarta yang tinggi menjadi tantangan bagi DPD Real Estate Indonesia (REI) DIY dalam menyediakan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Padahal permintaan rumah subsidi di DIY cukup tinggi. “Permintaan sangat tinggi, demand-nya tinggi tapi supply kecil, karena komponen harga rumah itu paling utama adalah tanah . Karena tanah mahal maka kita tidak bisa mewujudkan harga yang diatur pemerintah,” ujar Ketua DPD REI DIY , Ilham Muhammad Nur saat dikonfirmasi Sabtu (17/6/2023).
Ia mengatakan, dengan tingginya harga tanah di Yogyakarta, ini menjadi tantangan terbesar bagi REI DIY untuk menyediakan rumah subsidi bagi masyarakat. Sedangkan pemerintah juga melakukan pembatasan harga jual rumah bersubsidi. Adapun sampai tahun 2022 kemarin, harga rumah subsidi di angka Rp 150,5 juta.
Sudah sejak lama DPD REI mengusulkan ke pemerintah agar harga rumah bersubsidi naik hingga Rp 200 juta. “Usulan DPD REI dari dulu sampai Rp 200 juta, tapi itu tidak pernah terpenuhi. Rencana kenaikan pun hanya 4 persen, tentu itu jauh dari harapan,” ucapnya.
Ilham menjelaskan alasan pihaknya meminta harga rumah subsidi naik menjadi Rp 200 juta lantaran harga tanah di Yogyakarta yang terus naik. Namun demikian, ia juga tak menepis bahwa hal itu akan sulit terealisasi. Pasalnya UMR DIY masih rendah.
“Di satu sisi UMR kita rendah, tidak mungkin juga menaikan terlalu tinggi. Apabila pendapatan Rp 2 jutaan, yang dibayarkan sebagai angsuran kan di bawah Rp 1 juta. Maka parameter menaikan harga rumah subsidi salah satunya dari UMR,” jelasnya.( Tribunjogja.com )